374 Siswa di Kec. Talamau Dilaporkan Tidak Mampu

…Secara konseptual tidak perlu diragukan lagi bahwa masyarakat Talamau benar-benar memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pendidikan adalah mutlak harus dipenuhi. Tetapi apakah hal ini juga menggambarkan bahwa secara ekonomi, pendidikan sudah tidak jadi masaalah bagi masyarakat Talamau ? Ternyata tidak sepenuh demikian, bahkan sebaliknya bahwa pada saat sekarang ini banyak sekali siswa/i di Kec. Talamau pada berbagai tingkat pendidikan yang menurut pihak sekolahnya tergolong dari keluarga ekonomi kurang/tidak mampu…

 

 

Berdasarkan pengelompokan secara umum, kebutuhan manusia sebenarnya terdiri dari tiga bagian yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Masing-masing memiliki prioritas tersendiri sesuai tingkat kebutuhan dan kualitas hidup setiap individu masyarakat. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, tetapi tidak hanya untuk sekedar melangsungkan kehidupan saja, namun lebih daripada itu pemenuhan kebutuhan primer itu harus mencapai tingkat kesejahteraan tertentu dan kualitas dari kelangsungan hidup itu sendiri.

Di era globalisasi seperti sekarang ini, dimana tantangan-tantangan baru semakin terbuka dan tingkat kompetisi untuk menghadapi tantangan itupun semakin tinggi. Maka kualitas sumber daya manusia hampir menjadi prasyarat mutlak untuk dapat meraih sukses yang dicitakan oleh setiap individu atau kelompok masyarakat. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajua teknologi serta tuntutan akan tersedianya sumber daya manusia yang baik dan berkualitas telah menggeser pendidikan menjadi bagian dari kebutuhan primer setiap penduduk. Keadaan ini sebetulnya sejak lama sudah disadari oleh penyelenggara negara (eksekutif dan legislatif), terbukti dengan adanya pasal khusus mengenai pendidikan dalam UUD 1945. Bahkan sekarang termasuk salah satu goalnya gerakan pembangunan milenia secara internasional atau yang populer disebut MDGs Program (Millenium Development Goals).

Namun implementasi di lapangan tidaklah semudah menyusun dan menyetujui pasal-pasal undang-undang. Karena memang selalu banyak kendala dan hambatan dalam tingkat implementasi suatu kebijakan. Terutama sekali masaalah kecukupan tersedianya dana atau anggaran. Pesan UUD45 tentang anggaran pendidikanpun belum dapat direalisasikan oleh pemerintah sepenuhnya dalam APBN. Kennyataan lain adalah biaya untuk pembelanjaan di sektor pendidikan ini makin hari semakin tinggi. Sebaliknya kian banyak golongan masyarakat jatuh menjadi kelompok yang berada di bawah garis tidak mampu secara ekonomi. Inilah salah satu hambatan utama sulitnya memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dan tangguh. Pemerintahpun tidak berdaya mewujudkan pendidikan biaya murah yang terjangkau oleh segenap lapisan rakyatnya.

374 Siswa di Kec. Talamau Dilaporkan Tidak Mampu

Jika kita perhatikan lebih dekat khususnya di daerah Kec. Talamau (Pasaman Barat), sepintas terkesan hampir tidak ada masaalah soal kebutuhan pendidikan bagi masyarakat Talamau umumnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah mahasiswa baru setiap tahun dari kecamatan ini yang meneruskan pendidikannya ke perguruan tinggi, utamanya ke Kota Padang, ada juga yang ke luar Sumatera Barat. Bahkan sebagian besar masuk perguruan tinggi swasta, karena memang sebagian kecil yang lolos ke perguruan tinggi negeri. Secara konseptual tidak perlu diragukan lagi bahwa masyarakat Talamau benar-benar memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pendidikan adalah mutlak harus dipenuhi. Tetapi apakah hal ini juga menggambarkan bahwa secara ekonomi pendidikan sudah tidak jadi masaalah bagi masyarakat Talamau ? Ternyata tidak sepenuh demikian, bahkan sebaliknya bahwa pada saat sekarang ini banyak sekali siswa/i di Kec. Talamau pada berbagai tingkat pendidikan yang menurut pihak sekolahnya tergolong dari keluarga ekonomi kurang/tidak mampu.

Dari data-data yang dikumpulkan melalui pihak beberapa sekolah di Kec. Talamau sampai Oktober 2007 y.l, tercatat tidak kurang dari 374 orang siswa/i yang menurut pihak sekolahnya sendiri adalah siswa kurang/tidak mampu atau berasal dari keluarga kurang/tidak mampu. Kriteria golongan kurang/tidak mampu sementara ini didasarkan kepada tingkat kebutuhan biaya pendidikan di daerah masing-masing dan dibandingkan dengan kondisi perekonomian keluarga yang datanya dimiliki/diperoleh oleh sekolah tsb. Angka ini cukup mengejutkan kita, yang mana sementara ini datanya baru masuk dari 6 (enam) sekolah berbagai tingkatan. Bukan tidak mungkin angka 374 itu akan bertambah jika diperoleh data dari seluruh sekolah yang ada di Kec. Talamau. Ke-374 orang Siswa/i tsb terdapat di 6 (enam) sekolah berikut ini :            

1. Madrasah Aliyah Muhammadiyah (MAM), Talu                         45 siswa 

2. Madrsah Tsanawiyah Istiqamah, Talu                                       70 siswa

3. SMA Negeri 1 Talu, Talu                                                         89 siswa

4. SMK Negeri 1 Talu, Talu                                                         59 siswa

5. Madrasah Tsanawiyah PP Maalip Muhammdiyah, Talu              51 siswa

6. Madrasah Aliyah Negeri Kajai, Kajai           &

nbsp;                            60 siswa

(daftar lengkap, nama, alamat dan sekolah siswa ada pada webmaster) Kedepan memang perlu dilakukan pendataan yang lebih akurat dengan menerapkan cara verifikasi dan tentunya menggunakan kriteria-kriteria yang umum maupun yang spesifik sesuai perekonomian daerah tertentu. Namun paling tidak data ini sudah cukup untuk mengingatkan semua pihak yang mempunyai perhatian dan concern terhadap masaalah pendidikan, khususnya untuk kasus di Kec. Talamau bahwa; ada masaalah pada dunia pendidikan di Kec. Talamau yang tidak mungkin dapat selesai dengan sendirinya tanpa adanya usaha tertentu yang dapat memberikan solusi.

Pertanyaan yang muncul kemudian antara lain adalah, siapakah yang mesti bertanggung jawab atas kondisi ini semua ? Pihak manakah yang lebih berkewajiban untuk menangani dan melakukan sesuatu sebagai solusi ? Apakah sepenuhnya hanya tanggung jawab pemerintah, atau hanya tanggung jawab setiap orang tua mereka ? Ataukah memang hal ini sudah masuk ke wilayah sosial yang mungkin memerlukan sentuhan tanga pihak-pihak yang peduli dengan masaalah sosial ? Atau juga mungkin ada yang menganggap hal tsb bukan merupakan suatu masaalah, sehingga tidak perlu ikut pusing-pusing memikirkan urusan orang lain….? Barangkali semua pihak masing-masing mempunyai jawaban yang jujur yang tentunya sesuai dengan hati nuraninya masing-masing pula. Semoga jawaban-jawaban itu suatu saat berkumpul menjadi suatu kekuatan dan di kristalkan oleh rasa sosial yang tinggi, mudah-mudahan berubah menjadi suatu energi positive yang dahsyat dan menjadi solusi baik bagi anak-anak didik kita di kampung halaman. Wallahu’alam.[makuncu]

Reply