SATU MILYAR PER NAGARI : Kembalilah Ke Jalur Yang Benar !

Pasal 20 ayat (2) Permendagri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (baca Nagari) menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa menganut azas “merata” yang dipresentasikan oleh Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) yang jumlah Rupiahnya sama untuk setiap desa, dan azas “adil” yang ditunjukkan oleh Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang ditentukan berdasarkan Nilai Bobot Desa (Nagari) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya Pendidikan Dasar, Kesehatan, Poverty Gap, Acces, dan lain-lain). Dengan mengalokasikan dana sama rata sebesar satu milyar Rupiah per nagari  berarti Pemerintah Daerah Pasaman Barat hanya mengakomodasi ADDM dan mengabaikankan ADDP pada kebijakan ini .

               Satu Milyar per Nagari (SMpN) hakekatnya merupakan sebuah komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam memberikan kepastian bahwa setiap kenagarian akan mendapatkan pengalokasian dana APBD dalam jumlah tetap (1 milyar Rupiah) di setiap tahun anggaran tanpa memperhatikan karakteristik dan sumberdaya setiap Kenagarian. Pemerintahan Nagari dapat menggunakan SMpN tersebut berdasarkan petunjuk pengalokasian terhadap masing-masing obyek pendanaan sesuai prosentase tertentu.

Terlepas dari pertanyaan; Apakah penerapan SMpN di tiap nagari sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar anggaran berbasis kinerja (performance budget) yang didasari oleh sejumlah peraturan perundang-undangan atau belum? Tulisan ini hanya akan menyoroti implementasi SMpN tersebut berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 yang konon adalah satu-satunya payung hukum yang digunakan oleh Pemda Pasbar untuk kebijakan ini.

Argumentasi Pemkab

Kenapa Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat mengalokasikan dana dengan jumlah yang sama kepada setiap nagari? Padahal setiap nagari memiliki karakteristik yang beragam. Argumentasi yang diberikan pihak Pemkab adalah; “…… kondisi nagari di Kabupaten Pasaman Barat memberikan sedikit perbedaan dalam hal penerapan pasal 20 ayat (2) dan (3), dimana Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) menciptakan perbandingan kondisi keuangan nagari di Kabupaten Pasaman Barat tidak merata… Terutama dalam pos pendapatan nagari akan terjadi ketimpangan yang semakin besar”

Selanjutnya dikatakan bila ADDP dimasukkan sesuai dengan rumus dengan variabel tertentu sebagai contoh, Nagari Ujung Gading dan Nagari Kinali akan mendapatkan alokasi dana paling besar, sementara Pendapatan Asli Nagari (PADN)nya juga besar, sehingga total pendapatan nagari tersebut juga akan semakin besar. Di sisi lain, Nagari Katiagan yang masih terjebak dalam keterisoliran, akan mendapatkan alokasi dana nagari yang kurang dari satu milyar, sementara PADNnya rendah. Dengan demikian kesenjangan pendapatan antar nagari akan semakin tinggi. Dengan tambahan alokasi dana nagari dari APBD Kabupaten Pasaman Barat berupa SMpN akan sangat menolong nagari Katiagan untuk dapat berkembang mengejar ketertinggalannya dibandingkan nagari lain di Kabupaten Pasaman Barat.

Meluruskan Interpretasi

Argumentasi pihak pemkab yang ditulis di www.pasbarkab.go.id tersebut  di atas hanya jawaban normatif yang nampaknya lebih terkesan “mengangkat bola” ketimbang sebagai sebuah kajian akademis yang cerdas. Implementasi dari SMpN tersebut saat ini, paling tidak sudah melanggar dua pasal Permendagri No. 37 tahun 2007, yaitu pasal 18 dan pasal 20. Pelanggaran pasal 18 mungkin masih dapat ditolerir karena kemampuan keuangan daerah yang rendah (Derajat Otonomi Fiskal Pasaman Barat kurang dari 5%) sehingga tidak bisa memenuhi proporsi alokasi untuk semua Nagari sebesar 10% dari total dana perimbangan. Akan tetapi, kerangka fikir yang dibangun untuk memberikan argumentasi terhadap pelanggaran pasal 20 terutama ayat (2) dan (3) produk perundang-undangan tersebut agak sulit diterima akal sehat.

Salah satu proxy yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah ADDP tiap nagari adalah dengan menerapkan modifikasi dari formulasi perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBN berupa metode regresi sederhana. Total  Dana Alokasi Untuk satu Nagari (DAUNag) = ADDM + ADDP, dan ADDP = Bobot Nagari (BN) x Total ADDP. Sehingga DAUNag = ADDM + (BN x Total ADDP). Bobot Nagari sendiri ditentukan dari selisih antara kebutuhan dana suatu nagari (fiscal needs) dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan (fiscal capacity) (Mardiasmo, 2004). Semakin besar selisihnya (fiscal gap), maka bobot nagari akan semakin tinggi, biasanya dinyatakan dengan prosentase. Sedangkan fiscal needs dan fiscal capacity dapat dikalkulasi oleh perencana anggaran beserta tim/staf ahlinya dengan mempertimbangkan berbagai variabel seperti tercantum dalam pasal 20 Permendagri tersebut, atau menyesuaikannya dengan kondisi daerah. Pada akhirnya, kualitas data dari masing-masing variabel yang merupakan data dasar untuk Bobot Nagari (BN) akan sangat ditentukan oleh kejelian dalam pemilihan metode pengukuran yang digunakan. Kesalahan dalam tahapan-tahapan analisis tersebut tentu saja akan menghasilkan interpretasi dan kesimpulan yang keliru.

Berdasarkan penjelasan tersebut, barangkali agak aneh bila kita mendengar bahwa nagari dengan fiscal capacity tinggi seperti Kinali dan Ujunggading akan menerima ADDP yang lebih tinggi daripada Nagari Katiagan yang katanya mungkin akan menerima total alokasi di bawah satu milyar saja bila menggunakan formulasi ADDP. Dengan metodologi, pengukuran dan pemilihan variabel yang tepat, justru yang terjadi sebaliknya. Total DAUNag Nagari Ujung Gading atau Kinali dipastikan akan lebih rendah daripada Katiagan. Kurangnya ADDP dapat dikompensasi oleh tingginya PADN. Sedangkan di nagari-nagari yang memiliki fiscal needs tinggi sedangkan fiscal capacity-nya rendah seperti Katiagan atau Muaro Kiawai pasti akan memiliki ADDP yang lebih tinggi, karena Bobot Nagarinya lebih tinggi. Meskipun PADN Katiagan lebih rendah daripada Ujunggading, tapi akan menerima DAUNag yang lebih besar dari tambahan ADDP. Dengan demikian pemerataan pendapatan antar nagari justru akan semakin baik.

Secara eksplisit pihak Pemkab Pasbar kelihatannya lebih cenderung membuat argumentasi pembenaran yang tidak elegan dengan cara menyalahkan pasal 20 regulasi Mendagri tersebut. Pernyataan bahwa bila ADDP dengan menggunakan rumus turut diperhitungkan dalam SMpN, akan mengakibatkan kondisi keuangan antar nagari menjadi tidak merata, sesungguhnya dengan sangat mudah bisa dibuktikan dengan matematika sederhana sekalipun. Ketidakmerataan pendapatan nagari itu justru akan lebih tinggi tanpa ADDP daripada dengan ADDP. Fungsi ADDP adalah faktor penyeimbang dari terjadinya ketidakmerataan alokasi anggaran itu sendiri. Pelanggaran pada pasal 20 ayat (2) ini secara otomatis juga akan melanggar ayat (3) pasal yang sama. Dalam implementasi kebijakan SMpN sekarang ini proporsi ADDM 100% dan ADDP 0% jelas sangat ekstrim, sedangkan menurut Permendagri ADDM 60% dan ADDP 40% dari total DAUNag.

Dengan dihilangkannya ADDP oleh panitia anggaran, malahan akan melenyapkan azas “keadilan” anggaran sekaligus menimbulkan dampak negatif berupa fiscal gap yang semakin tajam di daerah-daerah yang memiliki fiscal capacity rendah dan fiscal need-nya tinggi seperti Katiagan atau Muaro Kiawai.

Fungsi Pengawasan DPRD

Terlanjurnya pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat melanggar pasal 20 ayat (2) dan (3) Permendagri No. 37 Tahun 2007 tersebut sebenarnya tidak terlepas dari lemahnya fungsi kontrol dari DPRD. Kualitas SDM, terutama panitia anggaran barangkali merupakan penyebab utama. Namun anehnya, dalam APBD Pasbar selalu dicantumkan honorarium untuk Tim Ahli dan Staf Ahli DPRD, tapi anggaran tersebut tidak pernah digunakan karena Tim/Staf Ahli untuk DPRD memang sama sekali tidak pernah direkrut. Padahal, keberadaan Tim/Staf Ahli diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja dan fungsi DPRD.

Rendahnya realisasi PAD Pasbar adalah cerminan dari rendahnya fiscal capacity nagari. Ratio Efektifitas PAD Pasaman Barat hanya 65,5% (target Rp 29 Milyar, realisasi hanya Rp 19 Milyar) juga dapat dijadikan indikator lemahnya perencanaan dan pengawasan anggaran. Tingginya budgetary slack ini, secara teoritis dapat saja disebabkan oleh proyeksi PAD yang over estimate karena hanya dikira-kira tanpa metodologi yang tepat, atau target PAD hanya sekedar mengakomodasi sebuah hasrat berlebihan, tapi tidak dilengkapi dengan payung hukum ketika melakukan intensifikasi atau ekstensifikasi. Kinerja eksekutif yang belum optimal pada SKPD-SKPD yang jadi revenue center PAD bisa juga menjadi penyebab. Situasi ini harusnya sudah patut dipertanyakan serta menjadi perhatian khusus DPRD, karena kemandirian daerah merupakan sisi lain daripada otonomi itu sendiri.

Alternatif Solusi

Menghilangkan atau membatalkan kebijakan SMpN ini tentulah bukan hal yang bijaksana. Bagaimanapun juga popularitas kebijakan dari SMpN sudah akrab ditelinga bahkan dipuji hampir semua masyarakat Pasaman Barat dan daerah lain. Hanya saja tentu masih diperlukan penataan ulang pada tataran teknis implementasi agar pelanggaran regulasi keuangan daerah ini dapat diminimalisir. Pertanggung jawabannyapun akan semakin mudah. Sidang Perubahan APBD barangkali bisa jadi momentum yang tepat untuk merevisi kekeliruan ini. Maka dari itu, pilihan implikasi kebijakan yang dapat diambil oleh Pemda Pasaman Barat antara lain;

              Pertama: Jika plafon alokasi untuk semua nagari yang tersedia hanya 19 milyar, sesuai dengan kemampuan daerah, maka sebaiknya ADDM ditentukan berdasarkan analisis terhadap kebutuhan rutin rata-rata nagari, misalnya Rp 600 juta per nagari (total 11,4 milyar = 60% dari total DAUNag). Rp 7,6 milyar (40%) sisanya merupakan ADDP yang akan dialokasikan ke masing-masing nagari secara proporsional dengan bobot masing-masing nagari. Konsekuensi yang timbul adalah kemungkinan alokasi DAUNag untuk nagari-nagari yang memiliki Bobot Nagari yang tinggi akan lebih besar dari Rp 1 milyar, dan lebih kecil dari Rp 1 milyar untuk nagari-nagari yang memiliki fiscal gap rendah. Alternatif inipun masih relevan diberi judul SMpN karena rata-rata plafon DAUNag masih tetap Rp 1 milyar per nagari.

              Kedua: Jika efisiensi dan optimalisiasi struktur belanja pada APBD bisa dilakukan, dana satu Milyar per Nagari tersebut dijadikan sebagai ADDM, sehingga total  ADDM semua Nagari adalah 19 milyar ditambah dengan ADDP yang proporsional sesuai bobot Nagari sampai batas plafon total alokasi dana untuk Nagari (maksimum Rp 12,67 milyar) atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Konsekuensinya adalah plafon maksimum total alokasi dana untuk nagari akan naik menjadi Rp 31,667 milyar. Dengan pilihan ini SMpN sebagai “trade mark” andalan pihak eksekutif masih layak digunakan, karena jumlah ADDM masih memiliki “label Rp 1 milyar”.

Kebijakan Satu Milyar per Nagari ini tidak harus selalu kita artikan secara kaku bahwa tiap Nagari akan mendapat alokasi pasti sebesar Rp 1 Milyar. Pelanggaran regulasi oleh Pemkab Pasbar ini nampaknya memang diawali dari mind set seperti itu. Harus disadari bahwa setiap Nagari memiliki karakteristik yang unik. Kenapa semua harus dipaksakan serba sama?? Bahkan Tuhanpun tidak pernah menciptakan apapun di nagari-nagari itu serba sama. Teruslah maju, Pasbar!!!

Oleh : FAKHNI ARMEN SE MM

Dosen Manajemen Keuangan Publik

Universitas Baiturrahmah – Padang


2 Comments

  1. F. Armen Reply
  2. Al Miter Reply

Reply