Tanggapan, Peluang Usaha dan Kebutuhan Modal

Membaca artikel kanda Dasriel yg bertajuk, perkenankan kami coba menanggapi sebahagian saja. Inysa Allah ada manfaat. Bahasannya menarik sekali dan saya coba merespon langsung pada wacana bantuan (atau pinjaman) modal usaha bagi dunsanak di kampung halaman, dalam hal ini Kec. Talamau (Talu – Sinurut – Kajai). Sebut saja sementara ini sebagai Program Pemberdayaan Masyarakat.

Setuju dengan apa yg disampaikan Kanda Dasril pada bagian akhir tulisannya, khususnya tentang kata selektif & ketentuan. Kami jadi tertarik untuk membahas lebih lanjut hal-hal yg berhubungan dengan kedua kata tsb. dalam kaitan dengan adanya wacana utama yaitu menyalurkan bantuan/pinjaman modal usaha bagi masyarakat Talamau.

Perlunya bahasan lanjut tentang selektifitas dan ketentuan tsb adalah MENGINGAT : (1) Yang akan dikelola adalah sejumlah uang/dana yg pemiliknya adalah pribadi-pribadi yg hanya terikat oleh hubungan emosinal sosial dengan kampung halaman melalui IKTJ (jika memang program ini jadi dilaksanakan oleh IKTJ nantinya). Hal ini terkait dengan pertanggung jawaban tentang penyaluran dana tsb serta hasil yg dicapai. (2) Kemungkinan munculnya keinginan banyak pihak di kampung untuk memperoleh bantuan tsb ataupun semua pihak merasa berhak atas dana yg disalurkan dimaksud. Hal ini dapat menimbulkan masaalah baru ditengah-tengah masyarakat kita. (3) Perlunya mengetahui bahwa yg akan menerima pinjaman modal tsb adalah pihak yg benar-benar membutuhkan dan diyakini dapat dipercaya agar menggunakan dana dimaksud sesuai dengan tujuannya dan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini sangat terkait dengan efektifitas program agar tepat guna dan tepat sasaran. (4) Banyaknya faktor2x hambatan (selain modal) terhadap berbagai jenis usaha atau pertanian/peternakan, bahkan termasuk yg di luar kemampuan manusia untuk mengantisipasi dan mengatasinya. Hal ini terkait dengan tingkat keberhasilan usaha (pertanian) tsb yg berpengaruh besar terhadap pengembalian modal serta pergiliran modal yg sama kepada pihak penerima bantuan berikutnya. Menyikapi hal-hal MENGINGAT di atas, maka tepat sekali jika harus ada proses selektifitas dalam segala hal. Baik dalam penentuan person yg menerima, jenis usaha (pertanian) yg akan dikelola serta lokasi usaha (pertanian) dimaksud, maupun dalam penetapan besar skala usaha yg dimasukan dalam program ini sehubungan dengan besarnya modal yg diperlukan dan besarnya dana bantuan yg tersedia. Untuk dapat melaksanakan selektifitas tsb tentu perlu ada acuan-acuan atau ketentuan agar semua proses berjalan dengan baik dan konsisten serta termonitor. Sebutlah hal ini sebagai aturan main. Atas pertimbangan itu semua, mungkin tidak berlebihan jika kami mengusulkan bahwa; jauh sebelum program tsb dinyatakan/disetujui untuk dilaksanakan, maka perlu adanya kajian-kajian (jika mungkin secara akademik) yang hasilnya merupakan semacam rekomendasi bahwa program tsb layak atau tidak/belum layak untuk dilaksanakan’. Pada tahap ini, menurut hemat saya sangat diperlukan hal-hal berikut : 1. Adanya kelompok kerja (team work) yg akan melakukan kajian, tinjauan baik secara langsung (mungkin kebetulan sedang pulang/berada di kampung) maupun melalui komunikasi jarak-jauh dngn pihak-pihak yg dianggap tepat, guna memperoleh data, informasi, kondisi aktual dsb. Tentunya setiap data tsb di cek silang (cross checked) satu sama lain agar lebih akurat. 2. Adanya kelompok kerja yg bertugas merumuskan ketentuan-ketentuan dan atau aturan-aturan sebagai acuan pelaksanaan program dimaksud. Ketentuan dan atau aturan tsb mencakup semua tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaa, evaluasi dan pelaporan serta bentuk pertanggungjawaban baik oleh penerima bantuan kepada IKTJ maupun IKTJ kepada pemilik dana/modal. Hal dapat juga dilakukan oleh team yg sama (no 1) atau oleh team lain yg terpisah. 3. Adanya kerjasama dengan pihak lain di Kec. Talamau (Pemda/LSM/Koperasi d.l.l) atau lembaga yg dibentuk oleh IKTJ sendiri sbg perwakilan dan hubungan kerjasama tsb di rumuskan dengan jelas tentang hak, kewajiban dan wewenang masing-masing pihak. 4. Adanya sosialisasi program dengan jelas ke lapangan, minimal terkait dengan tujuan (misi/visi), batasan, sasaran, metode penyaluran dsb. Sepintas barangkali terkesan agak rumit pandangan-pandangan tsb, namun demi kelancaran pelaksanaan nantinya, ketercapaian tujuan, minimalisasi masaalah dan hambatan serta kesinambungan (Inysa Allah dapat ditingkatkan), maka basakik-sakik dahulu jauh lebih baik. Banyak sekali pesan pepatah kita yg mengisyaratkan agar mamasak paretongan sabalun langkah ka di urak. Bia lah lambek asa salamaik pado bagogeh kaki tataruang…, bia lah sobuak as alai tabao dari pado banyak tapi tacicia…, “urang padang makan sipuluik pantang sakali nak mintak duo suok tagantuang dek kanai imbau lah ditimbang di patuik-patuik lah padek hati lah pokek kiro-kiro mako didayuang biduak ka pulau…” Sakitu nyoh ka jawek sombah dari kami. Sombah ba baliak ka pangkanyo, talewah pulo ka nan banyak…..[AL Miter]

Reply