Sep 11, 2012 | Ekonomi, Konten Terbaru
Pasal 20 ayat (2) Permendagri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (baca Nagari) menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa menganut azas “merata” yang dipresentasikan oleh Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) yang jumlah Rupiahnya sama untuk setiap desa, dan azas “adil” yang ditunjukkan oleh Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang ditentukan berdasarkan Nilai Bobot Desa (Nagari) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya Pendidikan Dasar, Kesehatan, Poverty Gap, Acces, dan lain-lain). Dengan mengalokasikan dana sama rata sebesar satu milyar Rupiah per nagari berarti Pemerintah Daerah Pasaman Barat hanya mengakomodasi ADDM dan mengabaikankan ADDP pada kebijakan ini .
Satu Milyar per Nagari (SMpN) hakekatnya merupakan sebuah komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam memberikan kepastian bahwa setiap kenagarian akan mendapatkan pengalokasian dana APBD dalam jumlah tetap (1 milyar Rupiah) di setiap tahun anggaran tanpa memperhatikan karakteristik dan sumberdaya setiap Kenagarian. Pemerintahan Nagari dapat menggunakan SMpN tersebut berdasarkan petunjuk pengalokasian terhadap masing-masing obyek pendanaan sesuai prosentase tertentu.
Terlepas dari pertanyaan; Apakah penerapan SMpN di tiap nagari sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar anggaran berbasis kinerja (performance budget) yang didasari oleh sejumlah peraturan perundang-undangan atau belum? Tulisan ini hanya akan menyoroti implementasi SMpN tersebut berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 yang konon adalah satu-satunya payung hukum yang digunakan oleh Pemda Pasbar untuk kebijakan ini.
Argumentasi Pemkab
Kenapa Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat mengalokasikan dana dengan jumlah yang sama kepada setiap nagari? Padahal setiap nagari memiliki karakteristik yang beragam. Argumentasi yang diberikan pihak Pemkab adalah; “…… kondisi nagari di Kabupaten Pasaman Barat memberikan sedikit perbedaan dalam hal penerapan pasal 20 ayat (2) dan (3), dimana Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) menciptakan perbandingan kondisi keuangan nagari di Kabupaten Pasaman Barat tidak merata… Terutama dalam pos pendapatan nagari akan terjadi ketimpangan yang semakin besar”
Selanjutnya dikatakan bila ADDP dimasukkan sesuai dengan rumus dengan variabel tertentu sebagai contoh, Nagari Ujung Gading dan Nagari Kinali akan mendapatkan alokasi dana paling besar, sementara Pendapatan Asli Nagari (PADN)nya juga besar, sehingga total pendapatan nagari tersebut juga akan semakin besar. Di sisi lain, Nagari Katiagan yang masih terjebak dalam keterisoliran, akan mendapatkan alokasi dana nagari yang kurang dari satu milyar, sementara PADNnya rendah. Dengan demikian kesenjangan pendapatan antar nagari akan semakin tinggi. Dengan tambahan alokasi dana nagari dari APBD Kabupaten Pasaman Barat berupa SMpN akan sangat menolong nagari Katiagan untuk dapat berkembang mengejar ketertinggalannya dibandingkan nagari lain di Kabupaten Pasaman Barat.
Meluruskan Interpretasi
Argumentasi pihak pemkab yang ditulis di www.pasbarkab.go.id tersebut di atas hanya jawaban normatif yang nampaknya lebih terkesan “mengangkat bola” ketimbang sebagai sebuah kajian akademis yang cerdas. Implementasi dari SMpN tersebut saat ini, paling tidak sudah melanggar dua pasal Permendagri No. 37 tahun 2007, yaitu pasal 18 dan pasal 20. Pelanggaran pasal 18 mungkin masih dapat ditolerir karena kemampuan keuangan daerah yang rendah (Derajat Otonomi Fiskal Pasaman Barat kurang dari 5%) sehingga tidak bisa memenuhi proporsi alokasi untuk semua Nagari sebesar 10% dari total dana perimbangan. Akan tetapi, kerangka fikir yang dibangun untuk memberikan argumentasi terhadap pelanggaran pasal 20 terutama ayat (2) dan (3) produk perundang-undangan tersebut agak sulit diterima akal sehat.
Salah satu proxy yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah ADDP tiap nagari adalah dengan menerapkan modifikasi dari formulasi perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBN berupa metode regresi sederhana. Total Dana Alokasi Untuk satu Nagari (DAUNag) = ADDM + ADDP, dan ADDP = Bobot Nagari (BN) x Total ADDP. Sehingga DAUNag = ADDM + (BN x Total ADDP). Bobot Nagari sendiri ditentukan dari selisih antara kebutuhan dana suatu nagari (fiscal needs) dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan (fiscal capacity) (Mardiasmo, 2004). Semakin besar selisihnya (fiscal gap), maka bobot nagari akan semakin tinggi, biasanya dinyatakan dengan prosentase. Sedangkan fiscal needs dan fiscal capacity dapat dikalkulasi oleh perencana anggaran beserta tim/staf ahlinya dengan mempertimbangkan berbagai variabel seperti tercantum dalam pasal 20 Permendagri tersebut, atau menyesuaikannya dengan kondisi daerah. Pada akhirnya, kualitas data dari masing-masing variabel yang merupakan data dasar untuk Bobot Nagari (BN) akan sangat ditentukan oleh kejelian dalam pemilihan metode pengukuran yang digunakan. Kesalahan dalam tahapan-tahapan analisis tersebut tentu saja akan menghasilkan interpretasi dan kesimpulan yang keliru.
Berdasarkan penjelasan tersebut, barangkali agak aneh bila kita mendengar bahwa nagari dengan fiscal capacity tinggi seperti Kinali dan Ujunggading akan menerima ADDP yang lebih tinggi daripada Nagari Katiagan yang katanya mungkin akan menerima total alokasi di bawah satu milyar saja bila menggunakan formulasi ADDP. Dengan metodologi, pengukuran dan pemilihan variabel yang tepat, justru yang terjadi sebaliknya. Total DAUNag Nagari Ujung Gading atau Kinali dipastikan akan lebih rendah daripada Katiagan. Kurangnya ADDP dapat dikompensasi oleh tingginya PADN. Sedangkan di nagari-nagari yang memiliki fiscal needs tinggi sedangkan fiscal capacity-nya rendah seperti Katiagan atau Muaro Kiawai pasti akan memiliki ADDP yang lebih tinggi, karena Bobot Nagarinya lebih tinggi. Meskipun PADN Katiagan lebih rendah daripada Ujunggading, tapi akan menerima DAUNag yang lebih besar dari tambahan ADDP. Dengan demikian pemerataan pendapatan antar nagari justru akan semakin baik.
Secara eksplisit pihak Pemkab Pasbar kelihatannya lebih cenderung membuat argumentasi pembenaran yang tidak elegan dengan cara menyalahkan pasal 20 regulasi Mendagri tersebut. Pernyataan bahwa bila ADDP dengan menggunakan rumus turut diperhitungkan dalam SMpN, akan mengakibatkan kondisi keuangan antar nagari menjadi tidak merata, sesungguhnya dengan sangat mudah bisa dibuktikan dengan matematika sederhana sekalipun. Ketidakmerataan pendapatan nagari itu justru akan lebih tinggi tanpa ADDP daripada dengan ADDP. Fungsi ADDP adalah faktor penyeimbang dari terjadinya ketidakmerataan alokasi anggaran itu sendiri. Pelanggaran pada pasal 20 ayat (2) ini secara otomatis juga akan melanggar ayat (3) pasal yang sama. Dalam implementasi kebijakan SMpN sekarang ini proporsi ADDM 100% dan ADDP 0% jelas sangat ekstrim, sedangkan menurut Permendagri ADDM 60% dan ADDP 40% dari total DAUNag.
Dengan dihilangkannya ADDP oleh panitia anggaran, malahan akan melenyapkan azas “keadilan” anggaran sekaligus menimbulkan dampak negatif berupa fiscal gap yang semakin tajam di daerah-daerah yang memiliki fiscal capacity rendah dan fiscal need-nya tinggi seperti Katiagan atau Muaro Kiawai.
Fungsi Pengawasan DPRD
Terlanjurnya pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat melanggar pasal 20 ayat (2) dan (3) Permendagri No. 37 Tahun 2007 tersebut sebenarnya tidak terlepas dari lemahnya fungsi kontrol dari DPRD. Kualitas SDM, terutama panitia anggaran barangkali merupakan penyebab utama. Namun anehnya, dalam APBD Pasbar selalu dicantumkan honorarium untuk Tim Ahli dan Staf Ahli DPRD, tapi anggaran tersebut tidak pernah digunakan karena Tim/Staf Ahli untuk DPRD memang sama sekali tidak pernah direkrut. Padahal, keberadaan Tim/Staf Ahli diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja dan fungsi DPRD.
Rendahnya realisasi PAD Pasbar adalah cerminan dari rendahnya fiscal capacity nagari. Ratio Efektifitas PAD Pasaman Barat hanya 65,5% (target Rp 29 Milyar, realisasi hanya Rp 19 Milyar) juga dapat dijadikan indikator lemahnya perencanaan dan pengawasan anggaran. Tingginya budgetary slack ini, secara teoritis dapat saja disebabkan oleh proyeksi PAD yang over estimate karena hanya dikira-kira tanpa metodologi yang tepat, atau target PAD hanya sekedar mengakomodasi sebuah hasrat berlebihan, tapi tidak dilengkapi dengan payung hukum ketika melakukan intensifikasi atau ekstensifikasi. Kinerja eksekutif yang belum optimal pada SKPD-SKPD yang jadi revenue center PAD bisa juga menjadi penyebab. Situasi ini harusnya sudah patut dipertanyakan serta menjadi perhatian khusus DPRD, karena kemandirian daerah merupakan sisi lain daripada otonomi itu sendiri.
Alternatif Solusi
Menghilangkan atau membatalkan kebijakan SMpN ini tentulah bukan hal yang bijaksana. Bagaimanapun juga popularitas kebijakan dari SMpN sudah akrab ditelinga bahkan dipuji hampir semua masyarakat Pasaman Barat dan daerah lain. Hanya saja tentu masih diperlukan penataan ulang pada tataran teknis implementasi agar pelanggaran regulasi keuangan daerah ini dapat diminimalisir. Pertanggung jawabannyapun akan semakin mudah. Sidang Perubahan APBD barangkali bisa jadi momentum yang tepat untuk merevisi kekeliruan ini. Maka dari itu, pilihan implikasi kebijakan yang dapat diambil oleh Pemda Pasaman Barat antara lain;
Pertama: Jika plafon alokasi untuk semua nagari yang tersedia hanya 19 milyar, sesuai dengan kemampuan daerah, maka sebaiknya ADDM ditentukan berdasarkan analisis terhadap kebutuhan rutin rata-rata nagari, misalnya Rp 600 juta per nagari (total 11,4 milyar = 60% dari total DAUNag). Rp 7,6 milyar (40%) sisanya merupakan ADDP yang akan dialokasikan ke masing-masing nagari secara proporsional dengan bobot masing-masing nagari. Konsekuensi yang timbul adalah kemungkinan alokasi DAUNag untuk nagari-nagari yang memiliki Bobot Nagari yang tinggi akan lebih besar dari Rp 1 milyar, dan lebih kecil dari Rp 1 milyar untuk nagari-nagari yang memiliki fiscal gap rendah. Alternatif inipun masih relevan diberi judul SMpN karena rata-rata plafon DAUNag masih tetap Rp 1 milyar per nagari.
Kedua: Jika efisiensi dan optimalisiasi struktur belanja pada APBD bisa dilakukan, dana satu Milyar per Nagari tersebut dijadikan sebagai ADDM, sehingga total ADDM semua Nagari adalah 19 milyar ditambah dengan ADDP yang proporsional sesuai bobot Nagari sampai batas plafon total alokasi dana untuk Nagari (maksimum Rp 12,67 milyar) atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Konsekuensinya adalah plafon maksimum total alokasi dana untuk nagari akan naik menjadi Rp 31,667 milyar. Dengan pilihan ini SMpN sebagai “trade mark” andalan pihak eksekutif masih layak digunakan, karena jumlah ADDM masih memiliki “label Rp 1 milyar”.
Kebijakan Satu Milyar per Nagari ini tidak harus selalu kita artikan secara kaku bahwa tiap Nagari akan mendapat alokasi pasti sebesar Rp 1 Milyar. Pelanggaran regulasi oleh Pemkab Pasbar ini nampaknya memang diawali dari mind set seperti itu. Harus disadari bahwa setiap Nagari memiliki karakteristik yang unik. Kenapa semua harus dipaksakan serba sama?? Bahkan Tuhanpun tidak pernah menciptakan apapun di nagari-nagari itu serba sama. Teruslah maju, Pasbar!!!
Oleh : FAKHNI ARMEN SE MM
Dosen Manajemen Keuangan Publik
Universitas Baiturrahmah – Padang
Jan 11, 2012 | Ekonomi, Kaba Nagari Jo Rantau, Konten Terbaru
Ontah lah sanak dighantau, koma nasib kadikaduan ontah ka sia pulo ka batenggang.
Pokan ghuba’a kinin sabona poniang utak mamikia-an pitih balanjo induak bogheh (umak paja) poi kapasa. Ponga’an teh, moh nan sapokan gho aghi ujan bakapanjangan tiok aghi sainggo sakali eneng miang nyoh dapek poi manakiak gotah jo mangumpua gotah boku. Supayo maha sobuak tajua gotah ro sadio’e dipelok gotah latex tapi cuko ndo lai, lobiah’e bakughang lo dek’e gotah duo sayak untuak nan punyo panggiliang gotah, jadi’e tapaso gotah ojol jo lai (bontuak banta) nan babokuan pakai ayia noneh mudo. Kok dijua gotah ro pampaliang cuman dapek pamboli nyak goreng, gaghan jo tukai balanak.
Aghok dapek manjua gulo onau agak 2 batang panambah pitih balanjo dapua moh aghi salasa potang wakotu pulang mambangkik nigho disosok dokek polak pua di duyan utan tagaliciak lo sidaihpoman dipangka tang cubodak sampai tajilapak, nan mato tabiloliak dek ulah panggua tahonyak. Mujua ndo dapek dighaiah kok malang ndo lo dapek ditulak, jadi’e nigho nan tasandang di bahu duo sighangkiak pocah taompeh sampai ayia nigho tatuntuang tabayak sado alahan’e ka tanah.
Mughuih ati so’e yo bona udi nasib ro, tapi lai ciek nan mambuek malu jo golak, sangkek jatuah dokek tang cubodak ro pisak sewa sidaihpoman sampai suntiah kuyak ditambah lo jaga wa’e nan sagodang ulu pisau panyaik tandan onau ro tajulua lo mancigap kalua.
Itu lah nan bedo, sanehe mintuo jo umak paja nan maambiak daun pua untuak atok olun pulang kaghumah lai, ndo katoghi tadonga teh nyoh mintuo do batuyak :” oi sutan ! ba’a mangko baghadak-an lo kamaghi pisau sighauik nan indo basaghuang ro” nyehe … Oi umak gho la nyoh tadonga lo suagho bini manyolo…., Ontah lah nduang, dasar mintuo agak jontiak lo sobuak.
Montun teh, dek kaghono pitih balanjo kapasa nan sayuik takileh lo dalam pangona untuak bausaho nak manyolang pitih ka dunsanak subolah manyubolah mano tau dapek tulak ansua agak saghi duo, tapi ka diponga-an teh namo’e iduik dikampuang bak di awak montun pulo di ughang….. samo nyoh sado’e ndo lai nan dapek katompek batenggang doh.
Sadang duduak tamonuang pagi cako dokek bondua di bolek dapua tibo teh nyoh umak paja mancighocau : “Oi Ayah’e mano teh pitih balanjo ka pasa du nyoh, kok indo lai moh poi bausaho bagai molah, poi ka polak itoh mano tau lai cibodak mudo jo pisang nan ka dijua beko dipasa”. Manyauiklah pulo sidaihpoman : Ndai bini den, jak ati teh awak yo … pagi2 olah bakicau mughai kamenan, tambah komek jo ghau nampak di den” Yolah, soal ka polak ro beko pompotang lah den poi sakalian manjopuik nigho mudah2an indo lo diduduik dek cindu, tapi waden cuman maambiak sakadar pakanasi jo nyoh, nan joleh mauntiah lado kutu jo pucuak ubi, toghuang tunjuak, limpanjang jo batang sisanda, kok lai nan bakondak cibodak mudo jo pisang den laluan sakali.
Panambah pitih balanjo du, moh nantian lah waden sabonta poi kasawah lubuak, pokok’e cocah nyoh poi mambungkeh suak2. Namo’e ghasoki ala moh dapek teh nyoh lauak puyu jo kangkalang duo kampia ponuah, ndo siagak sonang ati sidaihpoman doh “lumayan nyehe dalam ati, kok dijua umak paja beko dipasa teh lopeh juo panambah boli minyak goreng jo kopi umak sangkot agak duo timbokan.
Sapulang daghi mambungkeh suak2 atau tobek2 disawah saklaian mamuleh daun taleh pambungkuih lauak puyu, tibo di umah nan umak paja nampak olah komeh, poni tajulua sobuak dibaliak tikuluak, babodak fanbo, bagincu sighah bagai. Singkek caito sambia golak manih basaghoto losuang pipik dipipi sabolah kida jo kijok mato, mako baghangkeklah umak paja kapasa pokan ghuba’a pasa tolu.
Timpak nan daghi pado itu, sidaihpoman poi baliak kasawah manyudahan buek nan olun salosai dikaghojoan batanam boniah duo satangah pighiang lai. Lopeh luhua umak paja olah tibo pulo baliak di umah sambia manenteng balanjo dapua untuak boka sapokan. Salain itu tabaok pulo nampak’e sabungkuih makanan, duo bungkuih sate ndo pakai sate (katupek jo kuah sate jo nyoh) untuak papaja nan banamo midun jo si banun, sadangkan untuak Ayah’e (sidaihpoman) lai okok putiah sabungkuih merek GG (gudang garam) salobiah’e pucuak onau nan olah bakuduang tigo guba jo timakau pikumbuah satangah tayia.
Sakitu lah dulu, sambia mananti komentar dunsanak rangtalu malakik sonjo beko nan siDaihpomah ba siap2 dulu poi ka sosok ditopi polak pua manjopuik nigho.
Wassalam,
Dasril Alies Van siDaihpoman, Jakarta 2012.
Mar 22, 2011 | Ekonomi, Konten Terbaru
Sembilan belas Kenagarian yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, secara merata akan mendapat alokasi dana dari APBD Kabupaten sebesar Rp I milyar per Nagari per tahun anggaran. Rencana kebijakan ini dapat dinilai sebagai sebuah terobosan kebijakan yang sangat fenomenal, karena belum pernah terfikirkan apalagi dilaksanakan oleh 18 Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat selama ini. Bahkan beberapa daerah sudah memberikan perhatian dengan menyatakan niat untuk mempelajari kebijakan tersebut.
Wacana kebijakan Satu Mi
lyar Per Nagari (SMpN) ini, sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru, karena sebelumnya sudah pernah diperkenalkan sebagai materi kampanye oleh salah seorang putera daerah Pasaman Barat yang menjadi caleg DPR RI periode yang lalu. Namun demikian, konsep ini tetap menjadi bahasan yang menarik ketika coba diaktualisasikan oleh Pemda Pasaman Barat saat ini.
Satu Milyar Per Nagari; Apa Itu?
Satu Milyar per Nagari (SMpN) hakekatnya merupakan sebuah komitmen Pemda dalam memberikan kepastian bahwa setiap Kenagarian akan mendapatkan pengalokasian dana APBD dalam jumlah tetap (1 Milyar Rupiah) di setiap tahun anggaran tanpa memperhatikan karakteristik dan sumberdaya setiap Kenagarian. Pemerintahan Nagari dapat menggunakan SMpN tersebut berdasarkan petunjuk pengalokasian terhadap masing-masing obyek pendanaan sesuai prosentase tertentu. Alokasi anggaran ini kira-kira 3-4 kali lipat lebih besar dari Dana Alokasi untuk Nagari (DAUN) sebelumnya.
Bila dilihat dari sisi manfaat, barangkali harus diakui bahwa kenaikan jumlah anggaran ini dapat mengejar pembangunan di beberapa daerah yang masih tertinggal dibutuhkan dana yang cukup besar, terutama untuk investasi awal di bidang infrastruktur. Di samping itu, untuk mendukung efektivitas percepatan pembangunan di beberapa daerah tersebut, kebijakan belanja daerah harus lebih diarahkan kepada program-program riil yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Pembangunan daerah harus didukung pula oleh peran serta masyarakat, sektor swasta/wirausaha dan penciptaan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi daerah dari level paling bawah. Kalau kita berpijak pada tiga esensi tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.
Namun demikian kebijakan ini masih menimbulkan banyak tanda tanya besar. Pertama, perhitungan apa yang mendasari jumlah alokasi sebesar itu? Agak sulit rasanya mencari argumentasi dan kerangka fikir kebijakan ini dari literatur ataupun peraturan perundang-undangan. Tidak seperti Dana Alokasi Umum dari APBN yang memiliki formulasi atau model yang jelas dalam perhitungan jumlahnya, Besaran alokasi DAUN ini kelihatannya hanya sebuah rule of thumb. Kedua, kenapa harus mengalokasikan dana dalam jumlah yang sama untuk daerah dengan sumberdaya dan karakteristik berbeda-beda, padahal setiap daerah itu adalah unik dan spesifik? Hal ini akan menimbulkan semacam kecemburuan dan rasa ketidakadilan, apalagi dalam petunjuk pengalokasian dana tersebut dinyatakan dalam prosentase-prosentase tertentu yang juga tidak jelas argumentasi teoritsinya. Ketiga, apakah dalam pelaksanaan nantinya tidak terjadi overlapping dengan proyek PNPM, atau program/kegiatan SKPD lainnya. Kesan yang muncul dari petunjuk pengalokasian SMpN ini adalah semakin sempitnya wilayah kerja program/kegiatan SKPD lainnya karena sebagian besar sudah di-cover oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat ini.
Terobosan atau Set back?
Meskipun sesungguhnya kebijakan ini bisa dilihat dan dievaluasi dari banyak perspektif, tulisan ini hanya akan fokus pada aspek manajemen keuangan daerah, karena secara langsung akan sangat terkait dengan apa yang disebut dengan anggaran berbasis kinerja sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, PP No. 105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang secara spesifik disebutkan pada pasal 8 yang berbunyi bahwa “APBD disusun dengan pendekatan kinerja”. Kepmendagri No. 29/2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Secara sederhana anggaran berbasis kinerja dapat kita artikan sebagai sebuah anggaran yang didahului oleh sebuah rencana yang terdiri dari program-program kerja yang dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan yang terintegrasi secara matang dengan rencana strategis dan skala prioritas dalam periode waktu tertentu. Rencana kegiatan-kegiatan tersebutlah yang kemudian memunculkan besaran anggaran. Tapi bila dikaitkan dengan kebijakan SMpN ini, nampaknya kita kembali mundur seperti layaknya anggaran publik tradisional di jaman sebelum reformasi. Dimana besaran anggaran ditetapkan lebih dulu secara sentralistik, rencana kerja menyusul kemudian. Pada akhir tahun anggaran akan bermunculan proyek-proyek fiktif untuk menghabiskan anggaran tersebut, karena keberhasilan akan diukur dari tinggi rendahnya budgetary slack. Artinya anggaran ini hanya berbasis input, bukan berbasis, output dan outcome. Kalau kita cermati, anggaran kinerja mengandung filosofi yang sangat mendalam yaitu penyusunan anggaran yang menitikberatkan pada sistem pengendalian manajemen. Dengan demikian, keberhasilan suatu budget actions plan tidak hanya berhenti pada ketaatan realisasi terhadap rencana, tetapi yang lebih penting adalah hasil dan implikasi kinerja yang diharapkan dari pengeluaran anggaran tersebut dengan indikator yang sangat jelas.
Di samping itu, Badan Pemberdayaan yang memiliki “kekuasaan” atas SMpN ini akan memiliki status sangat istimewa dibandingkan SKPD lainnya, karena tanpa perlu membuat perencanaan apapun sudah dipastikan akan menerima biaya program/kegiatan yang pasti di setiap tahun anggaran. Persis Jaman Suharto. Sementara SKPD lainnya harus memutar otak menterjemahkan renstrada kebijakan umum anggaran dan skala prioritas ke dalam program/kegiatan SKPD mereka masing-masing, selanjutnya berdebat dengan DPRD, setelah itu baru diketahui seberapa besar anggaran yang akan dialokasikan kepada mereka.
Penutup
Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk penerapan anggaran berbasis kinerja disektor publik, hanya butuh kesadaran dan komitmen bahwa semua yang dikerjakan oleh pemerintah berorientasi kepada masyarakat dengan indikator kinerja yang sangat terukur. Proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum tidak hanya dilihat berdasarkan besaran input, aktivitas, dan output saja, tetapi yang lebih penting adalah dampak atau outcome-nya terhadap kemajuan dibidang ekonomi maupun sosial masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan suatu kajian akademis yang mendalam ketika melakukan suatu daerah modifikasi kebijakan anggaran. Semoga tulisan ini memberikan inspirasi bagi banyak pihak.
Fakhni Armen, SE, MM
Dosen Manajemen Keuangan Publik
Universitas Baiturrahmah – Padang
Des 8, 2010 | Ekonomi
Oleh: F. Armen
Wacana panen padi 2 kali setahun di Talu-Sinuruik sebetulnya sudah pernah dicoba mulai tahun 70an. Bahkan petani dipaksa dibawah todongan senjata laras panjang tentara Komando Distrik. Sekarang justru diformalkan dalam sebuah Plakat Sawah. Tapi dalam pelaksanaannya justru tetap saja tidak seperti yang diharapkan. Why??? Apakah masyarakatnya yang salah atau tidak aware dengan Plakat ini atau bahkan mungkin instrumen kebijakannya sendirilah yang salah. Tulisan ini semata-mata dimaksudkan untuk memberikan evaluasi dan kajian rasional yang lebih jernih dan logis tanpa tendensi untuk mencari-cari kelemahan, apalagi membatalkan Plakat Sawah itu sendiri.
Dalam kerangka pikir sederhana, bila sebidang sawah menghasilkan XXX kombuik padi sekali panen, maka bila panennya 2 kali maka akan menghasilkan 2XXX kombuik padi. Bila diasumsikan masyarakat bersangkutan mendapatkan penghasilan hanya dari sawah, maka income-nya akan meningkat 100% (2 kali lipat) dibandingkan kalau hanya dikerjakan sekali setahun. Konon katanya pemikiran inilah yang mendasari munculnya semacam kesepakatan resmi yang disebut sebagai Plakat Sawah tersebut. Plakat ini disepakati lalu disetujui dan diamini oleh semua perangkat adat maupun perangkat pemerintahan. Logika pikir semacam ini mungkin benar kalau kita menaruh asumsi semua sawah di Talu semuanya homogen.
(lebih…)
Nov 24, 2010 | Ekonomi
Belakangan ini warga Talu-Sinurut sedikit digemparkan oleh berita tentang Ucok Talu yang diketahui sebagai orang yang ikut menyukseskan Plakat Sawah Talu-Sinurut, tiba tiba berjualan Tikus di Pasar Baru Talu (Pasar Serikat-Kaghuntuang ciek tangguak duo-Tangguak cike kaguntuang duo-Tangguak duo kaghuntuang ghubuih-Tangguak ghompong kaghuntuang banyak-kaghuntuang duo tangguak ghompong ….ontah mano yang botua,ontah bilo bilo ka ponuah e.)
Berikut …
(lebih…)
