Satu Milyar per Nagari, Sebuah Terobosan atau Setback

Sembilan belas Kenagarian yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, secara merata akan mendapat alokasi dana dari APBD Kabupaten sebesar Rp I milyar per Nagari per tahun anggaran. Rencana kebijakan ini dapat dinilai sebagai sebuah terobosan kebijakan yang sangat fenomenal, karena belum pernah terfikirkan apalagi dilaksanakan oleh 18 Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat selama ini. Bahkan beberapa daerah sudah memberikan perhatian dengan menyatakan niat untuk mempelajari kebijakan tersebut.

Wacana kebijakan Satu Milyar Per Nagari (SMpN) ini, sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru, karena sebelumnya sudah pernah diperkenalkan sebagai materi kampanye oleh salah seorang putera daerah Pasaman Barat yang menjadi caleg DPR RI periode yang lalu. Namun demikian, konsep ini tetap menjadi bahasan yang menarik ketika coba diaktualisasikan oleh Pemda Pasaman Barat saat ini.

Satu Milyar Per Nagari; Apa Itu?

Satu Milyar per Nagari (SMpN) hakekatnya merupakan sebuah komitmen Pemda dalam memberikan kepastian bahwa setiap Kenagarian akan mendapatkan pengalokasian dana APBD dalam jumlah tetap (1 Milyar Rupiah) di setiap tahun anggaran tanpa memperhatikan karakteristik dan sumberdaya setiap Kenagarian. Pemerintahan Nagari dapat menggunakan SMpN tersebut berdasarkan petunjuk pengalokasian terhadap masing-masing obyek pendanaan sesuai prosentase tertentu. Alokasi anggaran ini kira-kira 3-4 kali lipat lebih besar dari Dana Alokasi untuk Nagari (DAUN) sebelumnya.

Bila dilihat dari sisi manfaat, barangkali harus diakui bahwa kenaikan jumlah anggaran ini dapat mengejar pembangunan di beberapa daerah yang masih tertinggal dibutuhkan dana yang cukup besar, terutama untuk investasi awal di bidang infrastruktur. Di samping itu, untuk mendukung efektivitas percepatan pembangunan di beberapa daerah tersebut, kebijakan belanja daerah harus lebih diarahkan kepada program-program riil yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Pembangunan daerah harus didukung pula oleh peran serta masyarakat, sektor swasta/wirausaha dan penciptaan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi daerah dari level paling bawah. Kalau kita berpijak pada tiga esensi tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Namun demikian kebijakan ini masih menimbulkan banyak tanda tanya besar. Pertama, perhitungan apa yang mendasari jumlah alokasi sebesar itu? Agak sulit rasanya mencari argumentasi dan kerangka fikir kebijakan ini dari literatur ataupun peraturan perundang-undangan. Tidak seperti Dana Alokasi Umum dari APBN yang memiliki formulasi atau model yang jelas dalam perhitungan jumlahnya, Besaran alokasi DAUN ini kelihatannya hanya sebuah rule of thumb. Kedua, kenapa harus mengalokasikan dana dalam jumlah yang sama untuk daerah dengan sumberdaya dan karakteristik berbeda-beda, padahal setiap daerah itu adalah unik dan spesifik? Hal ini akan menimbulkan semacam kecemburuan dan rasa ketidakadilan, apalagi dalam petunjuk pengalokasian dana tersebut dinyatakan dalam prosentase-prosentase tertentu yang juga tidak jelas argumentasi teoritsinya. Ketiga, apakah dalam pelaksanaan nantinya tidak terjadi overlapping dengan proyek PNPM, atau program/kegiatan SKPD lainnya. Kesan yang muncul dari petunjuk pengalokasian SMpN ini adalah semakin sempitnya wilayah kerja program/kegiatan SKPD lainnya karena sebagian besar sudah di-cover oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat ini.

Terobosan atau Set back?

Meskipun sesungguhnya kebijakan ini bisa dilihat dan dievaluasi dari banyak perspektif, tulisan ini hanya akan fokus pada aspek manajemen keuangan daerah, karena secara langsung akan sangat terkait dengan apa yang disebut dengan anggaran berbasis kinerja sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, PP No. 105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang secara spesifik disebutkan pada pasal 8 yang berbunyi bahwa “APBD disusun dengan pendekatan kinerja”. Kepmendagri No. 29/2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Secara sederhana anggaran berbasis kinerja dapat kita artikan sebagai sebuah anggaran yang didahului oleh sebuah rencana yang terdiri dari program-program kerja yang dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan yang terintegrasi secara matang dengan rencana strategis dan skala prioritas dalam periode waktu tertentu. Rencana kegiatan-kegiatan tersebutlah yang kemudian memunculkan besaran anggaran. Tapi bila dikaitkan dengan kebijakan SMpN ini, nampaknya kita kembali mundur seperti layaknya anggaran publik tradisional di jaman sebelum reformasi. Dimana besaran anggaran ditetapkan lebih dulu secara sentralistik, rencana kerja menyusul kemudian. Pada akhir tahun anggaran akan bermunculan proyek-proyek fiktif untuk menghabiskan anggaran tersebut, karena keberhasilan akan diukur dari tinggi rendahnya budgetary slack. Artinya anggaran ini hanya berbasis input, bukan berbasis, output dan outcome. Kalau kita cermati, anggaran kinerja mengandung filosofi yang sangat mendalam yaitu penyusunan anggaran yang menitikberatkan pada sistem pengendalian manajemen. Dengan demikian, keberhasilan suatu budget actions plan tidak hanya berhenti pada ketaatan realisasi terhadap rencana, tetapi yang lebih penting adalah hasil dan implikasi kinerja yang diharapkan dari pengeluaran anggaran tersebut dengan indikator yang sangat jelas.

Di samping itu, Badan Pemberdayaan yang memiliki “kekuasaan” atas SMpN ini akan memiliki status sangat istimewa dibandingkan SKPD lainnya, karena tanpa perlu membuat perencanaan apapun sudah dipastikan akan menerima biaya program/kegiatan yang pasti di setiap tahun anggaran. Persis Jaman Suharto. Sementara SKPD lainnya harus memutar otak menterjemahkan renstrada kebijakan umum anggaran dan skala prioritas ke dalam program/kegiatan SKPD mereka masing-masing, selanjutnya berdebat dengan DPRD, setelah itu baru diketahui seberapa besar anggaran yang akan dialokasikan kepada mereka.

Penutup

Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk penerapan anggaran berbasis kinerja disektor publik, hanya butuh kesadaran dan komitmen bahwa semua yang dikerjakan oleh pemerintah berorientasi kepada masyarakat dengan indikator kinerja yang sangat terukur. Proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum tidak hanya dilihat berdasarkan besaran input, aktivitas, dan output saja, tetapi yang lebih penting adalah dampak atau outcome-nya terhadap kemajuan dibidang ekonomi maupun sosial masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan suatu kajian akademis yang mendalam ketika melakukan suatu daerah modifikasi kebijakan anggaran. Semoga tulisan ini memberikan inspirasi bagi banyak pihak.

Fakhni Armen, SE, MM

Dosen Manajemen Keuangan Publik

Universitas Baiturrahmah – Padang

3 COMMENTS

  1. Permendagri no 37 tahun 2007, Bisa dipedomani. Nampaknya inilah yang dilupakan oleh Pemda Pasbar, Pak  Daswar. 

    Pasal 20 berbunyi:(1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaankeuangan desa.(2) Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:a. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiapdesa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM). (Ini sifatnya fixed financing, Pak)b. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa(BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya Kemiskinan,Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dll), selanjutnya disebut Alokasi DanaDesa Proporsional (ADDP). (Ini sifatnya variabel financing)(3) Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksudpada ayat (2) di atas, adalah besarnya ADDM adalah 60% ( enampuluh persen) darijumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empatpuluh persen) dari jumlah ADD.
    Peraturan ini bicara tentang plafon (batas tertinggi) sedangkan anggaran sesungguhnya tentu disesuaikan dengan program dan kegiatan YANG AKAN DILAKSANAKAN Nagari/Desa bersangkuatan. Dari pasal tersebut kelihatan jelas bahwa sangat tidak mungkin setiap nagari menerima alokasi yang sama. 

    Kalau bicara jumlah alokasi, UU memberi ruang sampai 10% dari dana perimbangan yang diterima daerah. Misalnya bila dana perimbangan 400 milyar, maka plafon alokasi dana untuk nagari justru dibolehkan sampai 40milyar. Bukan 19 milyar seperti wacana ini.

    Para simpatisan dan pendukung utama Pak Bahar hendaknya jangan mencari-cari pembenaran. Karena itu berarti mambuek an titian baghakuak untuk beliau.

  2. Kami bersyukur kalau SMpN bisa jadi kenyataan bagi masyarakat. Mohon bantuan dari pihak2 terkait apa dasar hukum dari SMpN serta dianggarkan utk tahun berapa

  3. Niat baik itu memang harus di laksanakan dengan cara yg baik (baca benar) pula. Jika niat atau rencana yg baik dan bagus dilaksanakan dengan cara yg tidak baik dan tidak benar, tentu hasilnya bisa jadi tidak baik.
    Membaca alinea yg menjelaskan beberapa manfaat pada tulisan di atas, agaknya program ini memang layak didukung. Tinggal sekarang bagaimana Pemda melaksanakannya sedemikian rupa, sehingga tidak melanggar aturanyg ada, memenuhi azas manfaat dan berkeadilan serta transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hanya dngn itulah pertanyaan2 yg muncul pada bagian berikutnya dpt jawaban. Sejatinya, semoga pemda berlapang dada melihat ada beberapa point yg bisa jadi masukan. Harapan saya, semoga apa-apa yg diusahakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat sesuai bidang dan kapasitas masing2 menjadi kebaikan untuk semua…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here