SATU MILYAR PER NAGARI : Kembalilah Ke Jalur Yang Benar !

Pasal 20 ayat (2) Permendagri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (baca Nagari) menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa menganut azas “merata” yang dipresentasikan oleh Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) yang jumlah Rupiahnya sama untuk setiap desa, dan azas “adil” yang ditunjukkan oleh Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang ditentukan berdasarkan Nilai Bobot Desa (Nagari) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya Pendidikan Dasar, Kesehatan, Poverty Gap, Acces, dan lain-lain). Dengan mengalokasikan dana sama rata sebesar satu milyar Rupiah per nagari  berarti Pemerintah Daerah Pasaman Barat hanya mengakomodasi ADDM dan mengabaikankan ADDP pada kebijakan ini .

               Satu Milyar per Nagari (SMpN) hakekatnya merupakan sebuah komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam memberikan kepastian bahwa setiap kenagarian akan mendapatkan pengalokasian dana APBD dalam jumlah tetap (1 milyar Rupiah) di setiap tahun anggaran tanpa memperhatikan karakteristik dan sumberdaya setiap Kenagarian. Pemerintahan Nagari dapat menggunakan SMpN tersebut berdasarkan petunjuk pengalokasian terhadap masing-masing obyek pendanaan sesuai prosentase tertentu.

Terlepas dari pertanyaan; Apakah penerapan SMpN di tiap nagari sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar anggaran berbasis kinerja (performance budget) yang didasari oleh sejumlah peraturan perundang-undangan atau belum? Tulisan ini hanya akan menyoroti implementasi SMpN tersebut berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 yang konon adalah satu-satunya payung hukum yang digunakan oleh Pemda Pasbar untuk kebijakan ini.

Argumentasi Pemkab

Kenapa Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat mengalokasikan dana dengan jumlah yang sama kepada setiap nagari? Padahal setiap nagari memiliki karakteristik yang beragam. Argumentasi yang diberikan pihak Pemkab adalah; “…… kondisi nagari di Kabupaten Pasaman Barat memberikan sedikit perbedaan dalam hal penerapan pasal 20 ayat (2) dan (3), dimana Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) menciptakan perbandingan kondisi keuangan nagari di Kabupaten Pasaman Barat tidak merata… Terutama dalam pos pendapatan nagari akan terjadi ketimpangan yang semakin besar”

Selanjutnya dikatakan bila ADDP dimasukkan sesuai dengan rumus dengan variabel tertentu sebagai contoh, Nagari Ujung Gading dan Nagari Kinali akan mendapatkan alokasi dana paling besar, sementara Pendapatan Asli Nagari (PADN)nya juga besar, sehingga total pendapatan nagari tersebut juga akan semakin besar. Di sisi lain, Nagari Katiagan yang masih terjebak dalam keterisoliran, akan mendapatkan alokasi dana nagari yang kurang dari satu milyar, sementara PADNnya rendah. Dengan demikian kesenjangan pendapatan antar nagari akan semakin tinggi. Dengan tambahan alokasi dana nagari dari APBD Kabupaten Pasaman Barat berupa SMpN akan sangat menolong nagari Katiagan untuk dapat berkembang mengejar ketertinggalannya dibandingkan nagari lain di Kabupaten Pasaman Barat.

Meluruskan Interpretasi

Argumentasi pihak pemkab yang ditulis di www.pasbarkab.go.id tersebut  di atas hanya jawaban normatif yang nampaknya lebih terkesan “mengangkat bola” ketimbang sebagai sebuah kajian akademis yang cerdas. Implementasi dari SMpN tersebut saat ini, paling tidak sudah melanggar dua pasal Permendagri No. 37 tahun 2007, yaitu pasal 18 dan pasal 20. Pelanggaran pasal 18 mungkin masih dapat ditolerir karena kemampuan keuangan daerah yang rendah (Derajat Otonomi Fiskal Pasaman Barat kurang dari 5%) sehingga tidak bisa memenuhi proporsi alokasi untuk semua Nagari sebesar 10% dari total dana perimbangan. Akan tetapi, kerangka fikir yang dibangun untuk memberikan argumentasi terhadap pelanggaran pasal 20 terutama ayat (2) dan (3) produk perundang-undangan tersebut agak sulit diterima akal sehat.

Salah satu proxy yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah ADDP tiap nagari adalah dengan menerapkan modifikasi dari formulasi perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBN berupa metode regresi sederhana. Total  Dana Alokasi Untuk satu Nagari (DAUNag) = ADDM + ADDP, dan ADDP = Bobot Nagari (BN) x Total ADDP. Sehingga DAUNag = ADDM + (BN x Total ADDP). Bobot Nagari sendiri ditentukan dari selisih antara kebutuhan dana suatu nagari (fiscal needs) dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan (fiscal capacity) (Mardiasmo, 2004). Semakin besar selisihnya (fiscal gap), maka bobot nagari akan semakin tinggi, biasanya dinyatakan dengan prosentase. Sedangkan fiscal needs dan fiscal capacity dapat dikalkulasi oleh perencana anggaran beserta tim/staf ahlinya dengan mempertimbangkan berbagai variabel seperti tercantum dalam pasal 20 Permendagri tersebut, atau menyesuaikannya dengan kondisi daerah. Pada akhirnya, kualitas data dari masing-masing variabel yang merupakan data dasar untuk Bobot Nagari (BN) akan sangat ditentukan oleh kejelian dalam pemilihan metode pengukuran yang digunakan. Kesalahan dalam tahapan-tahapan analisis tersebut tentu saja akan menghasilkan interpretasi dan kesimpulan yang keliru.

Berdasarkan penjelasan tersebut, barangkali agak aneh bila kita mendengar bahwa nagari dengan fiscal capacity tinggi seperti Kinali dan Ujunggading akan menerima ADDP yang lebih tinggi daripada Nagari Katiagan yang katanya mungkin akan menerima total alokasi di bawah satu milyar saja bila menggunakan formulasi ADDP. Dengan metodologi, pengukuran dan pemilihan variabel yang tepat, justru yang terjadi sebaliknya. Total DAUNag Nagari Ujung Gading atau Kinali dipastikan akan lebih rendah daripada Katiagan. Kurangnya ADDP dapat dikompensasi oleh tingginya PADN. Sedangkan di nagari-nagari yang memiliki fiscal needs tinggi sedangkan fiscal capacity-nya rendah seperti Katiagan atau Muaro Kiawai pasti akan memiliki ADDP yang lebih tinggi, karena Bobot Nagarinya lebih tinggi. Meskipun PADN Katiagan lebih rendah daripada Ujunggading, tapi akan menerima DAUNag yang lebih besar dari tambahan ADDP. Dengan demikian pemerataan pendapatan antar nagari justru akan semakin baik.

Secara eksplisit pihak Pemkab Pasbar kelihatannya lebih cenderung membuat argumentasi pembenaran yang tidak elegan dengan cara menyalahkan pasal 20 regulasi Mendagri tersebut. Pernyataan bahwa bila ADDP dengan menggunakan rumus turut diperhitungkan dalam SMpN, akan mengakibatkan kondisi keuangan antar nagari menjadi tidak merata, sesungguhnya dengan sangat mudah bisa dibuktikan dengan matematika sederhana sekalipun. Ketidakmerataan pendapatan nagari itu justru akan lebih tinggi tanpa ADDP daripada dengan ADDP. Fungsi ADDP adalah faktor penyeimbang dari terjadinya ketidakmerataan alokasi anggaran itu sendiri. Pelanggaran pada pasal 20 ayat (2) ini secara otomatis juga akan melanggar ayat (3) pasal yang sama. Dalam implementasi kebijakan SMpN sekarang ini proporsi ADDM 100% dan ADDP 0% jelas sangat ekstrim, sedangkan menurut Permendagri ADDM 60% dan ADDP 40% dari total DAUNag.

Dengan dihilangkannya ADDP oleh panitia anggaran, malahan akan melenyapkan azas “keadilan” anggaran sekaligus menimbulkan dampak negatif berupa fiscal gap yang semakin tajam di daerah-daerah yang memiliki fiscal capacity rendah dan fiscal need-nya tinggi seperti Katiagan atau Muaro Kiawai.

Fungsi Pengawasan DPRD

Terlanjurnya pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat melanggar pasal 20 ayat (2) dan (3) Permendagri No. 37 Tahun 2007 tersebut sebenarnya tidak terlepas dari lemahnya fungsi kontrol dari DPRD. Kualitas SDM, terutama panitia anggaran barangkali merupakan penyebab utama. Namun anehnya, dalam APBD Pasbar selalu dicantumkan honorarium untuk Tim Ahli dan Staf Ahli DPRD, tapi anggaran tersebut tidak pernah digunakan karena Tim/Staf Ahli untuk DPRD memang sama sekali tidak pernah direkrut. Padahal, keberadaan Tim/Staf Ahli diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja dan fungsi DPRD.

Rendahnya realisasi PAD Pasbar adalah cerminan dari rendahnya fiscal capacity nagari. Ratio Efektifitas PAD Pasaman Barat hanya 65,5% (target Rp 29 Milyar, realisasi hanya Rp 19 Milyar) juga dapat dijadikan indikator lemahnya perencanaan dan pengawasan anggaran. Tingginya budgetary slack ini, secara teoritis dapat saja disebabkan oleh proyeksi PAD yang over estimate karena hanya dikira-kira tanpa metodologi yang tepat, atau target PAD hanya sekedar mengakomodasi sebuah hasrat berlebihan, tapi tidak dilengkapi dengan payung hukum ketika melakukan intensifikasi atau ekstensifikasi. Kinerja eksekutif yang belum optimal pada SKPD-SKPD yang jadi revenue center PAD bisa juga menjadi penyebab. Situasi ini harusnya sudah patut dipertanyakan serta menjadi perhatian khusus DPRD, karena kemandirian daerah merupakan sisi lain daripada otonomi itu sendiri.

Alternatif Solusi

Menghilangkan atau membatalkan kebijakan SMpN ini tentulah bukan hal yang bijaksana. Bagaimanapun juga popularitas kebijakan dari SMpN sudah akrab ditelinga bahkan dipuji hampir semua masyarakat Pasaman Barat dan daerah lain. Hanya saja tentu masih diperlukan penataan ulang pada tataran teknis implementasi agar pelanggaran regulasi keuangan daerah ini dapat diminimalisir. Pertanggung jawabannyapun akan semakin mudah. Sidang Perubahan APBD barangkali bisa jadi momentum yang tepat untuk merevisi kekeliruan ini. Maka dari itu, pilihan implikasi kebijakan yang dapat diambil oleh Pemda Pasaman Barat antara lain;

              Pertama: Jika plafon alokasi untuk semua nagari yang tersedia hanya 19 milyar, sesuai dengan kemampuan daerah, maka sebaiknya ADDM ditentukan berdasarkan analisis terhadap kebutuhan rutin rata-rata nagari, misalnya Rp 600 juta per nagari (total 11,4 milyar = 60% dari total DAUNag). Rp 7,6 milyar (40%) sisanya merupakan ADDP yang akan dialokasikan ke masing-masing nagari secara proporsional dengan bobot masing-masing nagari. Konsekuensi yang timbul adalah kemungkinan alokasi DAUNag untuk nagari-nagari yang memiliki Bobot Nagari yang tinggi akan lebih besar dari Rp 1 milyar, dan lebih kecil dari Rp 1 milyar untuk nagari-nagari yang memiliki fiscal gap rendah. Alternatif inipun masih relevan diberi judul SMpN karena rata-rata plafon DAUNag masih tetap Rp 1 milyar per nagari.

              Kedua: Jika efisiensi dan optimalisiasi struktur belanja pada APBD bisa dilakukan, dana satu Milyar per Nagari tersebut dijadikan sebagai ADDM, sehingga total  ADDM semua Nagari adalah 19 milyar ditambah dengan ADDP yang proporsional sesuai bobot Nagari sampai batas plafon total alokasi dana untuk Nagari (maksimum Rp 12,67 milyar) atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Konsekuensinya adalah plafon maksimum total alokasi dana untuk nagari akan naik menjadi Rp 31,667 milyar. Dengan pilihan ini SMpN sebagai “trade mark” andalan pihak eksekutif masih layak digunakan, karena jumlah ADDM masih memiliki “label Rp 1 milyar”.

Kebijakan Satu Milyar per Nagari ini tidak harus selalu kita artikan secara kaku bahwa tiap Nagari akan mendapat alokasi pasti sebesar Rp 1 Milyar. Pelanggaran regulasi oleh Pemkab Pasbar ini nampaknya memang diawali dari mind set seperti itu. Harus disadari bahwa setiap Nagari memiliki karakteristik yang unik. Kenapa semua harus dipaksakan serba sama?? Bahkan Tuhanpun tidak pernah menciptakan apapun di nagari-nagari itu serba sama. Teruslah maju, Pasbar!!!

Oleh : FAKHNI ARMEN SE MM

Dosen Manajemen Keuangan Publik

Universitas Baiturrahmah – Padang


Pasar Talu Dilalap Api

Talu menyala lagi !!! Sebuah kebakaran besar telah membumihanguskan puluhan ruko dan kios di Pasar Talu, Kec. Talamau, Kab. Pasaman Barat. Kebakaran tersebut diperkirakan mulai terjadi sekitar pukul 01.20 WIB dini hari tadi, Kamis (10/11). Sejauh ini belum diperoleh informasi yang jelas mengenai dari mana sumber dan apa penyebab kebakaran tsb.

Eddy Naro (47), salah satu sumber di Talu mengatakan bahwa deretan ruko yang berada di sisi kanan pasar, mulai dari RM Hidangan Keluarga yang ada di depan sampai ke belakang semuanya habis dilalap sijago merah. Demikian juga semua petak kios yang terdapat di jajaran kios bagonjong di bagian depan pasar, seluruhnya ludes menjadi puing dan debu. Bahkan bangunan Kantor Koramil dan Kantor Kejaksaan yang bersebelahan dengan ruko di sisi kanan pasar, juga habis di bakar api. Demikian juga rumah dinas Danramil yang terletak di belakang kantor Jaksa, juga tak luput dari amuk api yang menjalar begitu cepat. Mungkin ini adalah kebakaran yang terbesar yang pernah terjadi di Talu, paling tidak sejak 45 tahun terakhir.

Dikatakan pula, Bupati Pasaman Barat Drs Baharuddin yang beberapa saat kemudian sudah berada di lokasi kejadian, langsung meminta unit-unit Pemadam Kebakaran di sekitar Pasaman Barat untuk mengerahkan satuannya ke lokasi. Dikabarkan ada 4 unit mobil pemadam kebakaran yang sampai ke lokasi, 1 dari Sp Empat, 1 dari Kinali, 1 dari Ujung Gading dan 1 dari Lb. Sikaping. Namun jarak yang cukup jauh menjadi salah satu kendala upaya pemadaman api. Api baru padam secara keseluruhan sekitar pukul 05.00 subuh.

Menurut informasi dari pihak kecamatan, kerugian akibat musibah ini sementara ditaksir mencapai Rp 1.6 Milyar. Namun tidak ada laporan adanya korban jiwa dalam peristiwa ini, kecuali 1 orang yang mengalami cedera patah tulang yang diduga akibat jatuh dari ketinggian ketika menyelamatkan diri.[yrt-01]

Selasih ‘Rang Talu’ Selaguri : Novelis Perempuan Pertama Di Indonesia

Oleh : Babe Derwan

Kebanyakan generasi muda Urang Talu — apalagi yang remajanya — boleh jadi tak pernah menyangka kalau kampungnya yang berada di lembah Gunung Talamau dan dikelilingi bebukitan itu ,  pernah melahirkan tokoh atau pejuang  bertaraf nasional. Banyak Rang Talu tak pernah mengenal siapa itu Sariamin,  siapa itu Selasih atau Seleguri, dan apa itu Kalau Tak Untung. Apalagi — konon — di sekolah-sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA (era sekarang),  baik dalam pelajaran bahasa atau kesusastraan, nama beliau sudah tak pernah disebut-sebut lagi.  Maka jangan heran kalau anak-anak sekarnag juga tak pernah tahu bahwa wanita pengarang novel pertama di Indonesia adalah berasal dari kampung kecil mereka, Talu.

Untuk itulah, kali ini Yo Rang Talu.Net  mencoba mengangkat kembali sosok ibunda Sariamin, seorang sastrawan perempuan sekaligus pejuang yang telah mengharumkan negeri kecil bernama Talu di tingkat nasional.

Menurut literatur Wikipedia Bahasa Indonesia, pada biodatanya disebutkan Sariamin lahir pada tanggal 9 Juli 1909 di Talu, (sekarang Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat), Sumatera Barat, dengan nama Basariah. Namun menurut  Korrie Layun Rampan, seorang wartawan senior dan juga budayawan, dalam satu tulisannya Selasih : Wanita Novelis Indonesia Pertama menyebutkan bahwa Sariamin Ismail ini lahir tanggal 31 Juli pada tahun yang sama di Talu, Kecamatan Talamau, Pasaman, Sumbar. Agaknya tak begitu penting soal perbedaan tanggal itu , pastinya kedua-duanya menyebutkan beliau lahir pada bulan dan tahun yang sama, yakni Juli 1909, di Talu. Lebih dari itu Wikipedia Bahasa Indonesia — ensklopedia bebas itu — juga tak menjelaskan kenapa dan bagaimana nama Basariah itu kemudian berganti menjadi Sariamin.

Memang tak banyak data atau cerita yang diperoleh tentang bagaimana masa kecil Basariah yang kemudian berganti nama Sariamin. Apalagi kawan-kawan seumuran beliau yang mungkin bisa dijadikan  nara sumber juga sudah  tidak ada lagi.Tapi yang jelas  setelah menamatkan Sekolah Dasar kelas V (Gouvernement School), Sariamin melanjutkan ke sekolah guru (Meisjes Normaal School), yang dulu mungkin sama dengan SGA (Sekolah Guru Atas) yang kemudian berubah menjadi SPG (Sekolah Pendidikan Guru).

Setamat sekolah guru tahun 1925, Sariamin betul-betul mengabdikan dirinya di dunia pendidikan. Dan demi pengabdian itu pulalah ia tak sungkan-sungkan sekalipun pada tahun itu juga ditugaskan untuk mengajar di Bengkulu. Tak cuma sekedar guru, ia kemudian diangkat jadi Kepala Sekolah. Lima tahun kemudian,  Sariamin dipindahkan ke Matur, Padangpanjang, lalu ke  Lubuk Sikaping (sekarang Ibu Kota Kab. Pasaman), dan seterusnya ke Bukittinggi, hingga tahun 1939. Setelah itu ia ditugaskan pula ke Aceh selama 2 tahun. Dan sejak tahun 1941 beliau lebih banyak mengabdikan dirinya sebagai pendidik di Riau, seperti Kuantan, Pekanbaru, dan Tanjung Pinang, setidaknya sampai tahun 1968. Di sini ia juga sempat terjun ke politik sehinga terpilih jadi anggota DPRD Propinsi Riau priode 1947 – 1948.

***

Sariamin tak cuma punya jiwa mendidik. Ternyata dalam dirinya juga mengalir darah seni. Selama tinggal di Riau itu beliau terus bermetamorfosa. Ia mengaktualisasikan diri pada seni peran ; dimana Sariamin sering ikut main sandiwara berkeliling di daerah Kuantan, Pekanbaru dan Tanjung Pinang. Sesuai dengan profesinya yang seorang guru, maka sandiwara yang dimainkannya pun selalu bertemakan pendidikan.

Tak hanya seni peran, menjadi sorang pujangga rupanya juga sudah menjadi mimpi Sariamin. Agaknya baginya mimpi itu bukanlah tak beralasan, sebab ia merasa mempunyai bakat menulis yang kuat. Terbukti kemudian, kepujanggaannya inilah yang telah melambungkan namanya ke pentas nasional. Dari Wikipedia Bahasa Indonesia, diketahui bahwa untuk mewujutkan mimpinya itu, Sariamin sudah mulai menulis sejak berumur 16 tahun. Tapi menurut Korrie Layun Rampan, budayawan Darman Moenir pernah menulis di majalah sastra Horison no 11, Thn XXI, Edisi November 1986, bahwa Sariamin dalam suatu ceramah sastra yang diadakan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta,  pada 17 September 1986, menjelaskan  ia mulai menulis bulan Mei 1926 ketika menjadi guru di Matur. Ketika itu,  Siti Noor Mariah Naro yang bekas gurunya memaksa dirinya supaya menulis di majalah Asyara yang terbit di Padang. Majalah milik Persatuan Guru Perempuan yang juga dipimpin oleh Rustam Effendi dan Rasjid Manggis ini banyak mendorong bakat-bakat baru untuk tampil memberikan gagasan-gagasan  yang inovatif. Maka lahir tulisan pertama Sariamin dalam majalah ini dengan judul “Perlukah Anak Perempuan Bersekolah?”

Diantara beberapa  tempat- tempat tugas nya, bakat menulis Sariamin lebih berkembang setelah ia pindah ke Lubuk Sikaping, pada tahun 1927. Di daerah yang dingin dan diapit bebukitan ini membuat ia lebih inspiratif. Apalagi, katanya, di sini ia banyak memperoleh bacaan-bacaan yang semakin mendorongnya untuk menulis. Dan di Lubuk Sikaping ini pula beliau bertemu dengan Abdul Latif yang memperkenalkan dirinya dengan majalah Sari Pusaka, Panji Pustaka dan Bintang Hindia.

Dari Lubuksikaping, Sariamin kemudian dimutasi lagi ke kota Bukittinggi. Di Kota Jam Gadang yang lebih dingin ini, Sariamin mengaku cakrawala wawasannya semakin luas berkat beberapa suratkabar  seperti; Suratkabar Persaman, Sinar Sumatera dan Sumatera Bond. Pada beberapa suratkabar inilah Sariamin terus mengembangkan bakat menulisnya, baik dibidang sastra, seni budaya, pendidikan, bahkan politik.

Pada zaman penjajahan, untuk menjadi seorang penulis bukanlah soal yang mudah. Karena selain bentuk karya tulis dibatasi, setiap penulisnya juga harus mempertanggungjawabkan hasil tulisannya di hadapan penjajah. Sementara saat itu — selain sebagai penulis — rupanya Sariamin juga aktif sebagai anggota organisasi politik seperti; organisasi Indonesia Muda, Gerakan Ingin Merdeka, bahkan ia sempat menjadi – Ketua Jong Islamieten Bond Dames Afdeling Cabang Bukitttingi tahun 1928 -1930. Karena itulah  Sariamin selalu berada dibawah ancaman, takut kalau-kalau ditemukan bukti bahwa tulisannya melawan rezim penjajah. Ia tidak ingin mengalami nasib seperti teman-teman seperjuangannya seperti Aziz Chan, Alwi Luwis, Djafar Djambek,  yang bergerak dibawah tanah kemudian bernasib malang di ujung bedil penjajah, atau mendekam di jeruji besi. Tapi Sariamin tetap ingin jadi penulis sakaligus pejuang untuk kemerdekan tanah airnya. Untuk itu Sariamin mensiasatinya dengan menggunakan sejumlah nama samaran untuk karya tulisnya.

Beberapa nama samarannya itu adalah; Sekejut Gelingging ( sekejut agaknya adalah sejenis tanaman yang bahasa Talunya Sikojuik), Dahlia, Seri Tanjung, Seri Gunung, Bunda Kandung, Sen Gunting, Ibu Sejati, Mande Rubiah, Selasih, Saleguri, atau digabung Selasih Seleguri.
***
NAMA samaran Selasih ditemukan ibu Sariamin tahun 1932 ketika ia berehasil merampungkan novelnya Kalau Tak Untung. Semula Sariamin bingung dengan nama samaran apa novel itu akan diterbitkan. Sedangkan sejumlah nama samaran di atas sudah sering digunakannya, kecuali Selasih. Diantaranya seperti Ibu Sejati dan Saleguri sudah dikenal sebagai penulis yang menentang pemerintah kolonial Belanda. Setelah menimbang-nimbang sejumlah nama samaran, akhirnya Sariamin menumakan nama Selasih untuk novel Kalau Tak Untung itu. Nama Selasih itu juga diambilnya dari salah satu jenis tanaman kecil yang banyak tumbuh di kampung halamannya, Talu.

Maka, tahun 1933 terbitlah novel Kalau Tak Untung itu dengan nama samaran penulisnya Selasih. Tak tanggung-tanggung, novel itu diterbitkan oleh  Balai Pustaka yang bagi Sariamin merupakan penerbit kebanggaan tersendiri  saat itu. Dan yang membuat Sariamin lebih bangga lagi; setelah diluncurkan ternyata novel itu — istilah sekarang — menjadi best seller. Bahkan ketika itu Aman Datuk Madjoindo yang juga pengarang dalam siaran radionya berkomentar, bahwa telah lahir pujangga putri pertama di Hindia Belanda. Bukan hanya itu, pengarang Armeijn Pane dan Kasoema Datuk Pamuntjak juga sepakat untuk menobatkan Selasih sebagai pioner bagi kaum perempuan dalam penulisan novel. Malah  pengarang lainnya tak sungkan-sungkan menyatakan bahwa Selasih adalah pengarang novel perempuan pertama di Indonesia.
Dan Selasih itu adalah Selaguri, Selasih Selaguri itu adalah Sariamin… Dan Sariamin itu adalah Urang Talu….

Berikut bio data Sariamin Ismail versi Tamanismailmarzuki.Com:

Nama : Sariamin Ismail
Lahir : Talu, Sumatera Barat, 31 Juli 1909
Wafat :1995
Pendidikan :
Sekolah Dasar (Gouvernement School), tamat tahun 1921,
Pendidikan Sekolah Guru (Meisjes Normaal School), tamat tahun 1925
Karya : Kalau Tak Untung (novel, 1933),
Pengaruh Keadaan (novel, 1937)
Rangkaian Sastra (1952),
Panca Juara (cerita anak, 1981),
Nakhoda Lancang (1982),

Cerita Kak Mursi (cerita anak, 1984),
Kembali ke Pangkuan Ayah (novel, 1986),
Puisi Baru, St. Takdir Alisjahbana (bunga rampai, 1946),
Seserpih Pinang Sepucuk Sirih, Toeti Heraty (bunga rampai, 1979),
Tonggak 1, Linus Suryadi AG (bunga rampai, 1987),
Ungu: Antologi Puisi Wanita Penyair Indonesia, Korrie layun Rampan

(Babe Derwan. Bahan: Wikipedia Bahasa Indonesia Korrie Layun Rampan Agepe blogspot tamanismailmarzuki.com)